Kopassus Menolak Diperiksa Komnas HAM

Rencana Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk bertemu Kopassus di markas Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan, Sukoharjo, Jawa Tengah, batal karena ditolak oleh Komandan Kopassus di sana.

"Kami belum ke sana, jadi harusnya Rabu lalu, tapi Selasa di konfirmasi via telepon oleh Kopassus di Kandang Menjangan belum bisa diterima karena tidak ada izin dari mabes TNI. Maka Senin depan, Komnas akan berkonsultasi dengan Mabes," ujar Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila selaku ketua Tim Penyelidikan penyerangan LP Cebongan, Sleman, saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (29/3).

Menurutnya, pertemuan dengan Kopassus sangat penting dalam penyelidikan yang tengah dilakukan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM dalam kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang menyebabkan empat orang meninggal. 

Peristiwa yang terjadi di LP memiliki kaitan dengan peristiwa sebelumnya dan sesudahnya. Peristiwa sebelumnya adalah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh keempat korban terhadap seorang anggota Kopassus Kandang Menjangan di Hugo's Cafe yaitu Sertu Santoso hingga tewas. 

Peristiwa sesudahnya adalah terjadi penyerangan oleh 17 orang yang wajahnya ditutup dan memegang senjata laras panjang, terhadap empat korban hingga mati di Lapas. Komnas HAM melakukan penyelidikan karena diduga terjadi pelanggaran HAM. Tentu dalam proses penyelidikan, akan banyak pihak terkait yang diminta keterangan oleh Komnas HAM.

"Hingga saat ini, pihak yang sudah dimintai keterangan oleh Komnas HAM adalah pengacara dan keluarga korban, masyarakat dan mahasiswa NTT di Yogya, masyarakat sipil Yogya, Polda, Polres, Kanwil Hukum dan HAM, LP. Tinggal Kopassus yang belum. Yang penting diketahui, bukan berarti kita melakukan pertemuan dengan Kopassus berarti dia adalah pelakunya, tidak juga. Ini masih sebagai pihak-pihak yang kita mintai keterangan dan dianggap tahu persoalan itu, Ini masih awal saja," ujarnya.

Setelah Kopassus diperiksa, Komnas HAM akan melakukan analisis, apakah masih perlu mengembangkan penyelidikan lebih lanjut atau sudah cukup. Jika sudah cukup, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi. Untuk itu, Komnas HAM hari Senin akan melakukan koordinasi dengan Mabes TNI.

"Tadi malam sudah ada dialog, Mabes sangat terbuka. Ini persoalan birokrasi di masing-masing lembaga saja. Nanti kita bisa berkoordinasi," ujarnya.

Selengkapnya