Setiap tahun anggaran, DPRD Padangsidimpuan
selalu mengingatkan Walikota Zulkarnaen Nasution atas banyaknya temuan
BPK dan anggaran yang tidak terarah pada visi misi.
"Tiap LKPJ tahunan, kita
selalu meluruskan dan mengingatkan walikota. Jadi salah besar kalau
penilaian buruk DPRD atas kinerja walikota selama lima tahun dianggap
berbau kepentingan dan tiba-tiba, ujar Ketua Panitia Pembahasan LKPJ-AMJ
Walikota P. Sidimpuan tahun 2012-2018 H. Khoiruddin Nasution kepada
Analisa di Kota P. Sidimpuan, Selasa (18/12).
Menurutnya, penilaian DPRD itu dilakukan secara obyektif dan didasari atas fakta realisasi program Pemko P. Sidimpuan dibawah kepemimpinan Zulkarnaen Nasution yang sangat mengecewakan dan lari dari visi-misi dan janji politiknya.
"Karut marut pembangunan Kota P. Sidimpuan bisa dilihat dengan mata telanjang, gak mungkin dong kita tutup mata atas itu, apa kata masyarakat nantinya," cetusnya.
Lebih lanjut Khoiruddin Nasution mengungkapkan, jika pihaknya selalu kritis terhadap kinerja Pemko P. Sidimpuan meski kerap diindahkan atau tidak ditindaklanjuti.
"Silakan saja, cek dokumen-dokumen DPRD, bagaimana kritisnya pandangan fraksi-fraksi atas kepemimpinan Zulkarnaen Nasution, sebenarnya kita sudah capek mengingatkan Pemko P. Sidimpuan, tapi itu sudah resiko dan tugas kami sebagai wakil rakyat," ungkapnya. Ditegaskannya, DPRD siap diuji untuk membuktikan hasil pembahasan di dewan atas draf R-APBD dan RAPBD Perubahan memperoleh kemajuan signifikan setelah dilakukan pembahasan di DPRD P. Sidimpuan.
"Jika DPRD tidak kritis dan memberi masukan atas draf R-APBD dan R-APBD Perubahan Pemko P. Sidimpuan, mungkin tidak akan ada perubahan signifikan atas alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana dalam kemajuan perekonomian dan kerakyatan kota ini, " terangnya.
Diharapkannya, para elemen masyarakat dapat lebih obyektif dengan tidak mencibir atau memandang negatif kinerja DPRD P. Sidimpuan dalam melakukan pengawasan atas program pemerintah.
"Jika sudah diberi masukan dan teguran, namun tetap tidak dilaksanakan, berarti Pemkonya yang sableng bukan DPRD nya yang mandul, " ujar Khoir yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota P. Sidimpuan itu.
Sebelumnya, Ketua LSM Gerhanna Abdul Latif Lubis,SE, MM mengatakan, penilaian atas kinerja walikota Drs H. Zulkarnaen yang tertuang dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akhir masa jabatan walikota P. Sidimpuan priode 2008-2012 membuktikan bahwa DPRD sesungguhnya tidak menjalankan dan gagal melakukan fungsi sebagai sosial kontrol terhadap kinerja Pemko P. Sidimpuan lima tahun terakhir.
"Penilaian atau evaluasi kinerja walikota, kan dilakukan setiap tahun, jadi kok baru diakhir masa jabatan, apa selama ini DPRD tidak pernah memberi masukan atau penilaian terhadap walikota P. Sidimpuan untuk memperbaiki kinerjanya," katanya.
Menurutnya, penilaian DPRD itu dilakukan secara obyektif dan didasari atas fakta realisasi program Pemko P. Sidimpuan dibawah kepemimpinan Zulkarnaen Nasution yang sangat mengecewakan dan lari dari visi-misi dan janji politiknya.
"Karut marut pembangunan Kota P. Sidimpuan bisa dilihat dengan mata telanjang, gak mungkin dong kita tutup mata atas itu, apa kata masyarakat nantinya," cetusnya.
Lebih lanjut Khoiruddin Nasution mengungkapkan, jika pihaknya selalu kritis terhadap kinerja Pemko P. Sidimpuan meski kerap diindahkan atau tidak ditindaklanjuti.
"Silakan saja, cek dokumen-dokumen DPRD, bagaimana kritisnya pandangan fraksi-fraksi atas kepemimpinan Zulkarnaen Nasution, sebenarnya kita sudah capek mengingatkan Pemko P. Sidimpuan, tapi itu sudah resiko dan tugas kami sebagai wakil rakyat," ungkapnya. Ditegaskannya, DPRD siap diuji untuk membuktikan hasil pembahasan di dewan atas draf R-APBD dan RAPBD Perubahan memperoleh kemajuan signifikan setelah dilakukan pembahasan di DPRD P. Sidimpuan.
"Jika DPRD tidak kritis dan memberi masukan atas draf R-APBD dan R-APBD Perubahan Pemko P. Sidimpuan, mungkin tidak akan ada perubahan signifikan atas alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana dalam kemajuan perekonomian dan kerakyatan kota ini, " terangnya.
Diharapkannya, para elemen masyarakat dapat lebih obyektif dengan tidak mencibir atau memandang negatif kinerja DPRD P. Sidimpuan dalam melakukan pengawasan atas program pemerintah.
"Jika sudah diberi masukan dan teguran, namun tetap tidak dilaksanakan, berarti Pemkonya yang sableng bukan DPRD nya yang mandul, " ujar Khoir yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota P. Sidimpuan itu.
Sebelumnya, Ketua LSM Gerhanna Abdul Latif Lubis,SE, MM mengatakan, penilaian atas kinerja walikota Drs H. Zulkarnaen yang tertuang dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akhir masa jabatan walikota P. Sidimpuan priode 2008-2012 membuktikan bahwa DPRD sesungguhnya tidak menjalankan dan gagal melakukan fungsi sebagai sosial kontrol terhadap kinerja Pemko P. Sidimpuan lima tahun terakhir.
"Penilaian atau evaluasi kinerja walikota, kan dilakukan setiap tahun, jadi kok baru diakhir masa jabatan, apa selama ini DPRD tidak pernah memberi masukan atau penilaian terhadap walikota P. Sidimpuan untuk memperbaiki kinerjanya," katanya.
http://www.analisadaily.com
0 Please Share a Your Opinion.: