Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI memberikan sinyal kepada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membeli tank Leopard bekas dari Belanda.
"Tapi pembelian itu harus melalui mekanisme goverment to goverment (G to G) dan tak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Jumat.
Sinyal tersebut diberikan setelah Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Tim Kecil Komisi I DPR tanggal 16 Agustus 2012 lalu yang khusus mengkaji dan membahas pembelian tank Leopard bekas dari Belanda.
Adapun rekomendasi lainnya dari Tim Kecil itu, kata Tubagus, TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 juta poundsterling per unit.
"Tapi akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700 ribu- 1,5 juta poundsterling dan tergantung pada sistem senjata yang dipasangnya," ujarnya.
Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, Tim Kecil juga merekomendasikan terkait bobot dari tank yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. "
"Tonasenya (bobot) konon dipilih yang berbobot 40 ton saja alias medium tank dan itu sudah sesuai rencana dan strategi TNI," sebutnya.
Ditambahkannya, BUMNIP seperti PT Pindad harus dilibatkan dalam pembelian tersebut. "Dengan informasi seperti itu maka Komisi I DPR menganggap sudah tak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard tersebut, tapi memang perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan/ TNI , dan akan kita klarifikasi," sebut Tubagus.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menolak pembelian tank Leopard bekas dari Belanda karena beberapa alasan. Saat itu, ada empat alasan penolakan tersebut oleh Komisi I saat itu. Pertama adalah tonasenya yang 63 ton dianggap tak cocok dengan geografi di Indonesia , kedua harganya yang mahal padahal tank bekas hanya 2,5 juta poundsterling per unit, ketiga tidak ada TOT (sosialisasi) dengan BUMNIP dan keempat tak sesuai dengan Renstra yang ada.
"Tapi pembelian itu harus melalui mekanisme goverment to goverment (G to G) dan tak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Jumat.
Sinyal tersebut diberikan setelah Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Tim Kecil Komisi I DPR tanggal 16 Agustus 2012 lalu yang khusus mengkaji dan membahas pembelian tank Leopard bekas dari Belanda.
Adapun rekomendasi lainnya dari Tim Kecil itu, kata Tubagus, TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 juta poundsterling per unit.
"Tapi akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700 ribu- 1,5 juta poundsterling dan tergantung pada sistem senjata yang dipasangnya," ujarnya.
Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, Tim Kecil juga merekomendasikan terkait bobot dari tank yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. "
"Tonasenya (bobot) konon dipilih yang berbobot 40 ton saja alias medium tank dan itu sudah sesuai rencana dan strategi TNI," sebutnya.
Ditambahkannya, BUMNIP seperti PT Pindad harus dilibatkan dalam pembelian tersebut. "Dengan informasi seperti itu maka Komisi I DPR menganggap sudah tak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard tersebut, tapi memang perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan/ TNI , dan akan kita klarifikasi," sebut Tubagus.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menolak pembelian tank Leopard bekas dari Belanda karena beberapa alasan. Saat itu, ada empat alasan penolakan tersebut oleh Komisi I saat itu. Pertama adalah tonasenya yang 63 ton dianggap tak cocok dengan geografi di Indonesia , kedua harganya yang mahal padahal tank bekas hanya 2,5 juta poundsterling per unit, ketiga tidak ada TOT (sosialisasi) dengan BUMNIP dan keempat tak sesuai dengan Renstra yang ada.
Rating Artikel : 5Jumlah Voting : 99 Orang
0 Please Share a Your Opinion.: