Enam Kriteria Pemimpin Padangsidimpuan

SIDIMPUAN – Untuk memperbaiki kondisi keuangan Pemko Psp yang dinyatakan bangkrut oleh Menteri Dalam Negeri, paling tidak harus ada enam kriteria pemimpin yang  dibutuhkan bagi kota itu.

Demikian dikatakan Letnan Jenderal (Letjen) Purnawirawan HA Rivai Harahap bersama beberapa hatobangon (tokoh) lainnya se-Jakarta terutama yang bermarga Harahap kepada tim pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Psp nomor urut 6 Chaidir-Maragunung, Kamis (20/9) lalu melalui telepon selulernya yang disaksikan beberapa awak media.

“Keenam kriteria itu, kata Rivai, kepatutan, kepantasan atau kelayakan, kapasitas kepemimpinan, kompetensi (yang berarti tingkat pendidikan, keahlian, profesionalitas), kematangan (kematangan intelektual, emosional, spiritual, termasuk di dalamnya tentu kematangan usia, pengalaman) dan kredibilitas yaitu pemimpin yang kredible dalam soal ahklak, moral dan bebas dari praktek-praktek korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan,” kata Jenderal, yang rencananya tanggal 30 September  akan datang khusus memberi dukungan dan motivasi kepada pasangan  Chaidir Ritonga dan Maragunung Harahap yang dianggap memenuhi 6 kriteria tersebut.

Letjen (Purn) Rivai Harahap juga menyampaikan bahwa kota Sidimpuan yang dinyatakan bangkrut, dimana 70 % dari APBD nya digunakan untuk belanja langsung.  Padahal terbalik, yang seharusnya digunakan untuk membenahi prasarana, baik itu prasarana pendidikan, kesehatan, jalan-jembatan dan sarana publik lainya. Tapi karena kondisi kota dan anggaran yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan belanja langsung, maka Sidimpuan dinyatakan bangkrut oleh Mendagri.

“Nah..oleh karena itu, Sidimpuan perlu dipimpin oleh pemimpin yang punya pengalaman terhadap bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah serta paham bagaimana kinerja lembaga pemerintahan mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pemahaman itu dilengkapi dengan adanya pengalaman enterpreneurship atau semangat jiwa wira usaha.

Hanya dengan itu pemimpin bisa lebih inovatif, kreatif menghasilkan berbagai kebijakan yang  memungkinkan pendapatan asli daerah bisa meningkat hingga APBD itu tidak bisa lebih membiayai seluruh sarana dan prasaran public,” urainya.

Selengkapnya...